Sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda tidak mengakui kemerdekaan tersebut dan tetap melaksanakan agresinya. Belanda baru mulai mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 2 November 1949 pada akhir kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.
Konferensi Meja Bundar atau KMB diadakan setelah dunia mengutuk Belanda yang berusaha menekan kemerdekaan Indonesia melalui kekerasan. Akhirnya, negosiasi diplomatik diterima, dimulai dengan
negosiasi Linggarjati, Kesepakatan Renville dan Kesepakatan
Roem-Royen. Yang paling krusial adalah sidang terakhir yang disebut Konferensi Meja Bundar.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohammad Hatta, delegasi Belanda dipimpin oleh JH van Maarseveen, BFO ( Bijeenkomst voor Federal Overleg ) atau Badan Permusyawaratan Negara Federal yang dipimpin oleh Sultan Hamid II, dan Dewan Keamanan PBB, yang diwakili
oleh Chritchley.
Konferensi Meja Bundar menghasilkan beberapa kesepakatan, khususnya mengenai kedaulatan Indonesia.
Adapun isi lengkapnya, yakni: "Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja; rantjangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949."
Pada akhirnya, Belanda secara sah mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Pemerintahan sementarapun dilantik, Soekarno sebagai Presiden dan Hatta menjadi Perdana Menteri, yang membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat.
Dalam
hasil KMB pada tanggal 2 November 1949, Rupiah diakui sebagai mata uang yang
sah Negara Indonesia.
Asal Usul Uang Indonesia
Setelah KMB, babak baru Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) dimulai. RIS terdiri dari Republik Indonesia dan 15 negara boneka yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial Belanda. Pembentukan RIS juga berimplikasi pada sistem keuangan pemerintah, termasuk penggunaan mata uang.
Berdasarkan perjanjian KMB, De Javasche Bank (DJB) bertindak sebagai bank sirkulasi RIS. Mata uang RIS diterbitkan dan diedarkan melalui DJB sebagai alat tukar yang sah.
inbizia.com |
Uang RIS atau disebut dengan "Uang Federal" atau "Uang DJB" terbit pada 1 Januari 1950 dalam pecahan Rp 5 dan Rp 10 dengan tanggal emisi "Djakarta 1 Djanuari 1950" yang di tandatangani oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara selaku Menteri Keuangan. Uang ini menampilkan gambar Bung Karno sebagai Presiden RIS, sehingga uang ini juga akrab dikenal dengan "Emisi Bung Karno".
Koleksi Numismatik Museum BI.. bi.go.id |
Penyunting: Afdhal Zikri, S.Pd (Ahli Pertama - Pamong Budaya)
0 Komentar